Tes Wawasan Kebangsaan · SKD CPNS & Sekolah Kedinasan

Contoh Soal TWK Pilar Negara CPNS 2027 + Pembahasan

Soal pilar negara mencakup empat pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Biasanya menanyakan sejarah perumusan, makna sila, isi pasal penting, dan penerapannya.

5 contoh soal Pilar Negara

Kerjakan dulu tanpa melihat kunci, lalu buka pembahasannya.

1. Soal 1Sedang

   Dalam pidatonya pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyatakan bahwa lima dasar yang diusulkannya dapat diperas menjadi Trisila. Ketiga sila tersebut adalah ...

   1. ASosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan
   2. BKebangsaan, perikemanusiaan, dan keadilan sosial
   3. CNasionalisme, internasionalisme, dan mufakat
   4. DKetuhanan, kemanusiaan, dan gotong royong
   5. EPersatuan, kerakyatan, dan kesejahteraan sosial
   Lihat jawaban & pembahasan

   Jawaban benar: A. Sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan

   Pada 1 Juni 1945 Soekarno mengusulkan lima dasar: (1) Kebangsaan Indonesia, (2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan, (3) Mufakat atau Demokrasi, (4) Kesejahteraan Sosial, dan (5) Ketuhanan yang Berkebudayaan. Kelima dasar itu dapat diperas menjadi Trisila: sosio-nasionalisme (perasan kebangsaan dan internasionalisme), sosio-demokrasi (perasan demokrasi dan kesejahteraan sosial), serta ketuhanan. Trisila masih dapat diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong.

   Opsi B, C, dan E hanya mengambil sebagian unsur dari lima dasar usulan Soekarno, bukan hasil perasannya. Opsi D keliru karena gotong royong adalah Ekasila, bukan bagian dari Trisila.

   Tips: Ingat alur perasan Soekarno: Pancasila (5) → Trisila (3) → Ekasila (1, gotong royong). Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Keppres No. 24 Tahun 2016.

2. Soal 2Sulit

   UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan dalam kurun 1999–2002. Ketentuan berikut yang merupakan hasil Perubahan Ketiga (2001) adalah ...

   1. APembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden paling lama dua periode dalam jabatan yang sama (Pasal 7)
   2. BPengaturan hak asasi manusia secara rinci dalam Bab XA (Pasal 28A–28J)
   3. CPembentukan Mahkamah Konstitusi beserta kewenangannya (Pasal 24C)
   4. DKewajiban negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD (Pasal 31 ayat (4))
   5. EPenghapusan Dewan Pertimbangan Agung dan penggantiannya dengan dewan pertimbangan yang dibentuk Presiden (Pasal 16)
   Lihat jawaban & pembahasan

   Jawaban benar: C. Pembentukan Mahkamah Konstitusi beserta kewenangannya (Pasal 24C)

   Perubahan Ketiga UUD 1945 (Sidang Tahunan MPR 2001) antara lain menghasilkan Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 6A (pemilihan presiden secara langsung), Pasal 7A–7B (pemberhentian presiden), Pasal 22C–22D (DPD), Pasal 22E (pemilu), Pasal 23E–23G (BPK), serta Pasal 24A, 24B, dan 24C yang antara lain membentuk Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi.

   Opsi A adalah hasil Perubahan Pertama (1999) yang mengubah Pasal 7. Opsi B adalah hasil Perubahan Kedua (2000) yang menambahkan Bab XA tentang HAM. Opsi D dan E adalah hasil Perubahan Keempat (2002), yaitu Pasal 31 ayat (4) tentang anggaran pendidikan minimal 20% dan perubahan Pasal 16 yang menghapus DPA.

   Tips: Pertama (1999) membatasi kekuasaan presiden; Kedua (2000) memperluas HAM dan otonomi daerah; Ketiga (2001) melahirkan lembaga baru dan pemilihan presiden langsung; Keempat (2002) melengkapi dan menyempurnakan, termasuk aturan peralihan.

3. Soal 3Sedang

   Rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta (22 Juni 1945) berbunyi “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Pada sidang PPKI 18 Agustus 1945, rumusan itu diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” setelah Mohammad Hatta berkonsultasi dengan sejumlah tokoh Islam. Nilai utama yang dapat diteladani dari peristiwa tersebut adalah ...

   1. AKemenangan golongan kebangsaan atas golongan Islam dalam perdebatan mengenai dasar negara
   2. BKesediaan para pendiri bangsa mengutamakan persatuan dan keutuhan bangsa di atas kepentingan golongan
   3. CKesepakatan untuk memisahkan nilai-nilai agama dari penyelenggaraan kehidupan bernegara
   4. DPenegasan bahwa setiap keputusan kenegaraan harus mengikuti kehendak kelompok mayoritas
   5. EKepatuhan para anggota PPKI terhadap arahan pemerintah pendudukan Jepang
   Lihat jawaban & pembahasan

   Jawaban benar: B. Kesediaan para pendiri bangsa mengutamakan persatuan dan keutuhan bangsa di atas kepentingan golongan

   Piagam Jakarta dirumuskan oleh Panitia Sembilan yang diketuai Soekarno. Menjelang sidang PPKI 18 Agustus 1945, muncul keberatan dari wakil-wakil Indonesia bagian timur terhadap tujuh kata dalam sila pertama. Setelah Mohammad Hatta berkonsultasi dengan tokoh-tokoh Islam, mereka bersedia menerima perubahan menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” demi menjaga keutuhan bangsa yang baru merdeka. Peristiwa ini mencerminkan semangat musyawarah, toleransi, dan kerelaan mengesampingkan kepentingan golongan demi persatuan.

   Opsi A keliru karena perubahan itu merupakan kompromi luhur, bukan soal menang-kalah. Opsi C keliru karena “Ketuhanan Yang Maha Esa” justru menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan (Pasal 29 ayat (1) UUD 1945). Opsi D bertolak belakang dengan peristiwa itu, sebab para tokoh Islam yang mewakili sebagian besar rakyat justru berbesar hati demi persatuan. Opsi E keliru karena sidang 18 Agustus 1945 berlangsung setelah proklamasi kemerdekaan.

   Tips: Soal sejarah perumusan Pancasila sering menanyakan nilai yang dapat diteladani; jawabannya umumnya terkait persatuan, musyawarah, dan toleransi.

4. Soal 4Mudah

   Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang tercantum pada lambang negara Garuda Pancasila diambil dari ...

   1. AKakawin Sutasoma karya Mpu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit
   2. BKakawin Negarakertagama karya Mpu Prapanca pada masa Kerajaan Majapahit
   3. CKakawin Arjunawiwaha karya Mpu Kanwa pada masa pemerintahan Airlangga
   4. DKitab Pararaton yang mengisahkan raja-raja Singasari dan Majapahit
   5. EKakawin Bharatayuddha karya Mpu Sedah dan Mpu Panuluh pada masa Kerajaan Kediri
   Lihat jawaban & pembahasan

   Jawaban benar: A. Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit

   Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular yang ditulis pada masa Kerajaan Majapahit (abad ke-14), dari ungkapan “bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa” yang bermakna ‘berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua’. Ungkapan itu awalnya menggambarkan kerukunan antara penganut Siwa dan Buddha. Pasal 36A UUD NRI 1945 menegaskan: “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.”

   Opsi B (Negarakertagama karya Mpu Prapanca) berisi uraian tentang Majapahit pada masa Hayam Wuruk, tetapi bukan sumber semboyan tersebut. Opsi C, D, dan E adalah karya sastra lain yang tidak memuat semboyan itu.

   Tips: Pasangan yang sering tertukar: Sutasoma–Mpu Tantular dan Negarakertagama–Mpu Prapanca.

5. Soal 5Sedang

   Sekelompok nelayan menilai sebuah Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan wilayah pesisir bertentangan dengan undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya sehingga merugikan hak mereka. Berdasarkan UUD NRI 1945, lembaga yang berwenang menguji peraturan tersebut adalah ...

   1. AMahkamah Konstitusi, karena berwenang menguji seluruh jenis peraturan perundang-undangan
   2. BMahkamah Agung, karena berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
   3. CKomisi Yudisial, karena berwenang menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hukum nasional
   4. DDewan Perwakilan Rakyat, karena merupakan pembentuk undang-undang yang menjadi dasar peraturan tersebut
   5. EPresiden, karena Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh Presiden
   Lihat jawaban & pembahasan

   Jawaban benar: B. Mahkamah Agung, karena berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang

   Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan undang-undang. Peraturan Pemerintah berada di bawah undang-undang, sehingga pengujiannya (uji materiil) diajukan ke Mahkamah Agung.

   Opsi A keliru karena menurut Pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD, di samping memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu. Opsi C keliru karena Komisi Yudisial (Pasal 24B) berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Opsi D dan E bukan lembaga peradilan; DPR menjalankan fungsi pengawasan dan Presiden dapat merevisi PP, tetapi kewenangan menguji menurut UUD ada pada MA.

   Tips: UU terhadap UUD → MK; peraturan di bawah UU terhadap UU → MA.